Lewati ke konten
Debt.co.id
Information

Credit Policy: Mengapa Bisnis Perlu Aturan Sebelum Memberikan Tempo Pembayaran?

  • Admin Debt.co.id
  • 16 menit baca
Ilustrasi artikel

Credit Policy: Mengapa Bisnis Perlu Aturan Sebelum Memberikan Tempo Pembayaran? Pertanyaan ini penting bagi perusahaan yang menjalankan transaksi penjualan secara kredit, terutama bisnis B2B yang memberikan pelanggan kesempatan membayar setelah barang atau jasa diterima. Dalam praktiknya, memberikan tempo pembayaran seperti 14, 30, 60, atau 90 hari dapat membantu perusahaan mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan hubungan bisnis. Namun, fleksibilitas tersebut juga membawa risiko karena perusahaan sudah menyerahkan produk atau menyelesaikan pekerjaan, sementara uangnya belum diterima. Jika tidak memiliki aturan yang jelas, perusahaan bisa memberikan kredit terlalu besar kepada pelanggan yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan membayar sesuai kesepakatan.

Bayangkan sebuah distributor mendapatkan pesanan senilai Rp300 juta dari pelanggan baru. Tim sales tentu senang karena berhasil memperoleh transaksi besar. Pelanggan meminta tempo pembayaran 60 hari dan perusahaan menyetujuinya agar kerja sama segera berjalan. Masalah muncul ketika tanggal jatuh tempo tiba, pembayaran belum diterima, dan pelanggan justru mengajukan tambahan waktu. Sementara itu, perusahaan harus membayar pemasok, gaji karyawan, biaya pengiriman, serta kebutuhan operasional lainnya.

Situasi seperti ini dapat mengganggu arus kas, terutama apabila perusahaan mempunyai banyak pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit. Bahkan, omzet yang terus meningkat belum tentu menunjukkan kondisi keuangan yang sehat apabila sebagian besar penjualan masih tertahan dalam piutang.

Di sinilah Credit Policy atau kebijakan kredit diperlukan. Kebijakan ini membantu perusahaan menentukan pelanggan yang layak mendapatkan tempo, batas kredit yang dapat diberikan, persyaratan pembayaran, hingga langkah yang harus dilakukan ketika pelanggan mengalami keterlambatan. Bagi Gen Z dan milenial yang bekerja di bidang bisnis, sales, finance, accounting, maupun credit management, memahami credit policy merupakan salah satu keterampilan penting dalam membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Apa Itu Credit Policy dalam Bisnis?

Credit Policy adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengatur pemberian fasilitas kredit atau tempo pembayaran kepada pelanggan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam menilai kelayakan pelanggan, menentukan credit limit, menetapkan payment terms, menyetujui transaksi kredit, serta mengelola piutang setelah penjualan terjadi.

Dalam bisnis, credit policy tidak hanya berkaitan dengan keputusan apakah pelanggan boleh membeli secara kredit atau tidak. Kebijakan tersebut juga menentukan seberapa besar risiko yang bersedia diterima perusahaan.

Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa pelanggan baru harus melalui proses verifikasi sebelum memperoleh tempo pembayaran. Pada transaksi awal, pelanggan diberikan limit Rp25 juta dengan tempo 14 hari. Apabila pembayaran berjalan lancar selama beberapa transaksi, perusahaan dapat mengevaluasi kemungkinan peningkatan limit atau perpanjangan tempo.

Pendekatan ini membuat keputusan kredit lebih terukur. Perusahaan tidak langsung memberikan fasilitas besar hanya karena pelanggan mempunyai pesanan dalam jumlah tinggi.

Dun & Bradstreet dalam panduan How to Write a Business Credit Policy menjelaskan bahwa kebijakan kredit membantu menyelaraskan tujuan perusahaan dengan prosedur pemberian kredit, mengurangi potensi piutang tak tertagih, dan meningkatkan konsistensi pengelolaan pembayaran. Kebijakan tersebut juga perlu diperbarui secara berkala sesuai perubahan kondisi pelanggan dan toleransi risiko perusahaan.

Referensi: Dun & Bradstreet – How to Write a Business Credit Policy.

Dengan kata lain, credit policy bukan sekadar dokumen formal untuk kebutuhan administrasi. Ini merupakan bagian dari strategi manajemen risiko dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Mengapa Bisnis Tidak Boleh Memberikan Tempo Pembayaran Sembarangan?

Memberikan tempo pembayaran memang dapat meningkatkan daya tarik penawaran perusahaan. Pelanggan tidak harus langsung mengeluarkan uang tunai ketika membeli barang atau menggunakan jasa. Bagi perusahaan, fleksibilitas tersebut dapat membuka peluang transaksi yang lebih besar.

Namun, setiap penjualan kredit menciptakan piutang yang harus dikelola.

Ada beberapa risiko yang muncul ketika perusahaan memberikan tempo tanpa evaluasi.

1. Meningkatkan Risiko Piutang Tidak Tertagih

Tidak semua pelanggan mempunyai kemampuan dan kebiasaan pembayaran yang sama. Ada yang selalu memenuhi kewajiban, ada yang sering terlambat karena proses administrasi, dan ada pula yang mengalami kesulitan keuangan.

Jika perusahaan memberikan tempo tanpa memeriksa kondisi pelanggan, risiko pembayaran bermasalah menjadi lebih sulit dikendalikan.

Contohnya, sebuah bisnis memberikan kredit Rp200 juta kepada pelanggan baru hanya berdasarkan permintaan dari tim sales. Setelah barang dikirim, pelanggan ternyata tidak mampu membayar sesuai kesepakatan. Perusahaan pun harus mengalokasikan waktu dan biaya tambahan untuk melakukan penagihan.

Credit policy membantu perusahaan melakukan pemeriksaan sebelum eksposur kredit terbentuk, bukan baru bertindak setelah masalah terjadi.

2. Mengganggu Arus Kas Perusahaan

Perusahaan tetap membutuhkan uang untuk menjalankan operasional meskipun pelanggan belum membayar.

Gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pemasok, sewa, dan biaya distribusi tidak bisa selalu ditunda sampai seluruh invoice pelanggan dilunasi.

Business Queensland melalui panduan Cash Flow Management menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran pelanggan dapat mengurangi kemampuan bisnis membayar pemasok. Panduan tersebut juga menekankan pentingnya mengelola termin pembayaran, piutang, dan pengeluaran agar arus kas tetap terkendali.

Sumber: Business Queensland – Cash Flow Management.

Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan tempo pembayaran pelanggan dengan kemampuan modal kerja yang dimiliki. Semakin panjang waktu penagihan, semakin lama pula dana tertahan dalam piutang.

Untuk memahami hubungan tersebut, baca juga Cash Conversion Cycle: Hubungan Piutang dengan Kecepatan Uang Kembali ke Bisnis.

3. Menimbulkan Perbedaan Keputusan antara Sales dan Finance

Dalam beberapa perusahaan, sales lebih fokus mengejar omzet dan mendapatkan pelanggan baru. Sementara itu, finance lebih memperhatikan kemampuan pelanggan membayar, nilai piutang, dan dampaknya terhadap arus kas.

Kedua fungsi tersebut mempunyai kepentingan yang sama dalam mendukung bisnis, tetapi fokus pekerjaannya berbeda.

Tanpa credit policy, tim sales bisa saja menjanjikan tempo pembayaran tertentu tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Finance kemudian harus menghadapi risiko yang muncul dari keputusan tersebut.

Dengan adanya kebijakan kredit tertulis, perusahaan dapat menentukan batas kewenangan setiap bagian. Sales tetap dapat menawarkan fleksibilitas kepada pelanggan, tetapi persetujuan kredit mengikuti prosedur yang berlaku.

4. Membuat Perusahaan Sulit Mengendalikan Total Eksposur Kredit

Bayangkan sebuah perusahaan memiliki 100 pelanggan aktif. Setiap pelanggan mempunyai invoice yang belum dibayar dengan tanggal jatuh tempo berbeda.

Tanpa batas kredit yang jelas, jumlah piutang dapat terus bertambah meskipun sebagian pelanggan belum melunasi tagihan sebelumnya.

Akibatnya, perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa nilai eksposur kepada beberapa pelanggan sudah terlalu besar.

Credit limit membantu membatasi risiko tersebut dengan menetapkan jumlah kredit maksimal yang dapat diberikan kepada masing-masing pelanggan.

Komponen Penting yang Harus Ada dalam Credit Policy

Credit policy yang baik tidak harus berbentuk dokumen yang sangat panjang. Untuk bisnis kecil dan menengah, aturan sederhana yang dapat diterapkan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada kebijakan kompleks yang tidak pernah digunakan.

Berikut beberapa komponen yang sebaiknya dimasukkan.

1. Credit Assessment atau Penilaian Kelayakan Kredit

Sebelum memberikan tempo pembayaran, perusahaan perlu mengetahui siapa pelanggan yang akan memperoleh fasilitas kredit dan bagaimana kemampuan mereka memenuhi kewajiban.

Proses ini dikenal sebagai credit assessment.

Informasi yang dapat diperiksa antara lain:

  • Identitas dan legalitas pelanggan.

  • Lama usaha beroperasi.

  • Riwayat transaksi dan pembayaran.

  • Referensi perdagangan dari mitra bisnis apabila tersedia.

  • Kondisi keuangan dan arus kas.

  • Nilai pesanan yang diajukan.

  • Informasi relevan mengenai kondisi industri pelanggan.

Untuk pelanggan korporasi, perusahaan dapat meminta dokumen tertentu seperti laporan keuangan, informasi badan usaha, dan referensi dagang sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

Business Queensland juga menyarankan pemeriksaan reputasi dan stabilitas keuangan pelanggan, referensi kredit perdagangan, serta kondisi industri sebelum perusahaan memutuskan memberikan kredit.

Perlu diingat bahwa pemeriksaan tersebut harus menggunakan informasi yang relevan dan diperoleh melalui cara yang sah. Tidak semua pelanggan harus diminta dokumen yang sama karena skala dan karakteristik transaksinya berbeda.

2. Credit Limit atau Batas Kredit Pelanggan

Credit limit merupakan jumlah maksimal eksposur kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan pada suatu waktu berdasarkan kebijakan perusahaan.

Contohnya, perusahaan menetapkan limit Rp100 juta untuk pelanggan A. Ketika pelanggan tersebut sudah mempunyai invoice outstanding Rp80 juta, berarti hanya tersedia ruang kredit Rp20 juta, dengan asumsi seluruh transaksi tersebut masuk ke dalam perhitungan limit.

Jika pelanggan ingin melakukan pembelian tambahan Rp40 juta, perusahaan perlu mengevaluasi apakah transaksi dapat disetujui, membutuhkan pembayaran sebagian terlebih dahulu, atau memerlukan persetujuan khusus.

Dengan cara ini, perusahaan tidak terus menambah piutang tanpa mempertimbangkan jumlah kewajiban yang belum dibayar.

Penetapan credit limit sebaiknya mempertimbangkan kemampuan pelanggan, histori pembayaran, nilai transaksi, serta kapasitas perusahaan menanggung risiko.

Pembahasan lebih mendalam dapat dilihat melalui artikel Risk Scoring Pelanggan: Cara Mengelompokkan Risiko Pembayaran Secara Lebih Sistematis.

3. Payment Terms atau Syarat Pembayaran

Payment terms menjelaskan kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa pelanggan harus menyelesaikan pembayaran.

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam transaksi bisnis antara lain:

Istilah

Penjelasan

Cash Before Delivery (CBD)

Pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim

Cash on Delivery (COD)

Pembayaran dilakukan ketika barang diterima

Net 15

Pembayaran dilakukan dalam 15 hari sesuai kesepakatan

Net 30

Pembayaran dilakukan dalam 30 hari sesuai kesepakatan

Net 60

Pembayaran dilakukan dalam 60 hari sesuai kesepakatan

Down Payment (DP)

Pembayaran sebagian di awal sebelum transaksi diselesaikan

Istilah tersebut perlu dijelaskan secara jelas dalam dokumen transaksi, terutama mengenai kapan periode pembayaran mulai dihitung. Apakah sejak tanggal invoice, tanggal penerimaan barang, atau setelah dokumen tertentu dinyatakan lengkap?

Perbedaan kecil dalam penjelasan dapat menimbulkan perselisihan ketika tagihan mulai jatuh tempo.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menjelaskan bahwa persyaratan kredit, termasuk periode pembayaran dan diskon pembayaran lebih awal, perlu disampaikan secara jelas kepada pelanggan. Credit limit juga perlu ditetapkan dan ditinjau berdasarkan perkembangan hubungan serta riwayat pembayaran.

Referensi: ACCA – Accounts Receivable Management.

4. Approval Authority atau Kewenangan Persetujuan

Setiap perusahaan perlu menentukan siapa yang mempunyai kewenangan menyetujui pemberian kredit.

Misalnya:

Nilai atau kondisi kredit

Pihak yang memberikan persetujuan

Limit sampai Rp25 juta

Supervisor Credit Control

Limit Rp25–100 juta

Finance Manager

Limit di atas Rp100 juta

Finance Director atau manajemen berwenang

Permintaan khusus di luar kebijakan

Persetujuan manajemen sesuai matriks kewenangan

Angka dan jabatan di atas hanya ilustrasi. Setiap perusahaan dapat menetapkan batas yang berbeda sesuai ukuran usaha dan struktur organisasinya.

Hal yang paling penting adalah tidak semua permintaan tempo dapat disetujui oleh sales secara sepihak. Keputusan harus mengikuti batas kewenangan dan proses dokumentasi yang sudah ditetapkan.

5. Collection Procedure atau Prosedur Penagihan

Credit policy perlu menjelaskan apa yang dilakukan ketika pelanggan tidak membayar sesuai jadwal.

Perusahaan dapat menetapkan tahapan seperti pengingat sebelum jatuh tempo, follow-up setelah jatuh tempo, pemeriksaan penyebab keterlambatan, eskalasi kepada supervisor, dan evaluasi pemberian kredit berikutnya.

Dengan demikian, aktivitas collection tidak hanya dimulai setelah tagihan bermasalah. Proses monitoring sudah berjalan sejak invoice diterbitkan.

Untuk referensi penyusunan prosedurnya, baca SOP Penagihan Piutang: Komponen Penting agar Proses Collection Lebih Terstruktur.

6. Credit Hold dan Pengecualian Kebijakan

Perusahaan juga perlu menetapkan kondisi ketika fasilitas kredit dapat ditangguhkan sementara.

Misalnya, pelanggan sudah melewati credit limit, mempunyai tunggakan yang belum diselesaikan, atau terdapat perubahan signifikan pada profil risikonya.

Credit hold dapat menjadi mekanisme pengendalian agar perusahaan tidak terus menambah eksposur sebelum masalah yang ada ditinjau.

Namun, penerapannya harus mengikuti perjanjian dan kebijakan internal. Perusahaan juga perlu menetapkan siapa yang dapat menyetujui pembukaan kembali fasilitas kredit.

Selain itu, harus ada prosedur untuk meminta pengecualian. Misalnya, pelanggan strategis mengajukan transaksi khusus bernilai besar. Permintaan tersebut dapat dievaluasi oleh manajemen dengan mempertimbangkan manfaat komersial dan risiko finansialnya.

Cara Menilai Pelanggan Sebelum Memberikan Tempo Pembayaran

Setelah komponen credit policy ditentukan, langkah berikutnya adalah membuat proses penilaian pelanggan.

Tidak semua pelanggan memiliki risiko yang sama. Karena itu, perusahaan perlu menggunakan indikator yang dapat diperiksa.

Periksa Riwayat Pembayaran

Riwayat pembayaran merupakan salah satu informasi yang berguna untuk memahami perilaku pelanggan.

Pelanggan yang rutin membayar sebelum jatuh tempo memiliki profil berbeda dari pelanggan yang berulang kali terlambat. Namun, riwayat pembayaran bukan jaminan bahwa kondisi keuangan pelanggan tidak akan berubah.

Untuk pelanggan baru, perusahaan dapat menggunakan informasi referensi dagang atau sumber penilaian kredit yang sah dan relevan apabila tersedia.

Evaluasi Kemampuan Pembayaran

Jika diperlukan, perusahaan dapat memeriksa laporan keuangan, arus kas, dan kewajiban pelanggan.

Tujuannya adalah memahami apakah pelanggan mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi pembayaran sesuai jadwal.

Dalam transaksi B2B, kemampuan membayar lebih penting daripada sekadar ukuran perusahaan. Bisnis dengan omzet besar belum tentu mempunyai likuiditas yang baik apabila sebagian besar pendapatannya juga tertahan dalam piutang.

Pertimbangkan Nilai dan Karakteristik Transaksi

Pesanan Rp10 juta dan Rp500 juta dapat mempunyai konsekuensi berbeda bagi keuangan perusahaan.

Karena itu, credit assessment perlu mempertimbangkan nilai transaksi, margin, biaya produksi, waktu pengiriman, serta kebutuhan modal kerja.

Perusahaan juga dapat membedakan transaksi rutin dari pesanan khusus yang membutuhkan pengeluaran lebih besar.

Lakukan Segmentasi Risiko Pelanggan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori internal.

Kategori

Karakteristik

Kebijakan yang dapat dipertimbangkan

Risiko rendah

Riwayat pembayaran baik dan informasi memadai

Limit sesuai kebutuhan dan monitoring rutin

Risiko menengah

Sesekali terlambat atau informasi masih terbatas

Limit awal konservatif dan evaluasi berkala

Risiko tinggi

Keterlambatan berulang atau kondisi keuangan mengkhawatirkan

Pembayaran di muka, deposit, atau persetujuan khusus

Kategori tersebut bukan penilaian permanen. Perusahaan harus memperbarui evaluasi jika ada perubahan kondisi pelanggan.

Bagaimana Menentukan Credit Limit yang Tepat?

Menentukan credit limit tidak cukup hanya berdasarkan nilai pesanan pelanggan.

Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan menanggung eksposur, nilai transaksi yang diperkirakan, jangka waktu pembayaran, dan kebutuhan kas operasional.

Salah satu cara sederhana adalah memulai dari batas eksposur yang dapat ditoleransi perusahaan.

Contohnya, sebuah bisnis mempunyai kapasitas untuk menanggung piutang maksimum Rp1 miliar. Jika saat ini total outstanding sudah mencapai Rp800 juta, perusahaan perlu berhati-hati ketika menyetujui kredit baru dalam jumlah besar.

Perusahaan juga dapat menghitung utilisasi limit pelanggan.

Credit Limit Utilization = (Outstanding Credit ÷ Credit Limit) × 100%

Misalnya, pelanggan mempunyai limit Rp200 juta dan outstanding Rp150 juta.

Maka utilisasi limit mencapai 75%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kredit sudah digunakan. Jika pelanggan ingin melakukan pesanan tambahan, perusahaan perlu memeriksa jumlah transaksi yang masih berjalan dan pembayaran yang akan segera diterima.

Rumus tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring, bukan penentu otomatis bahwa pelanggan harus ditolak ketika mencapai persentase tertentu.

Untuk memperkuat evaluasi, gunakan Aging Piutang: Cara Membaca Umur Tagihan yang Belum Terbayarkan. Laporan aging membantu perusahaan melihat apakah outstanding tersebut masih berada dalam periode pembayaran normal atau sudah banyak mengalami keterlambatan.

Hubungan Credit Policy dengan Cash Flow dan Profitabilitas

Salah satu alasan mengapa credit policy penting adalah pengaruhnya terhadap arus kas dan keuntungan perusahaan.

Memberikan tempo pembayaran dapat membantu perusahaan mendapatkan pelanggan baru. Namun, pemberian kredit juga membutuhkan pendanaan selama periode menunggu pembayaran.

Misalnya, perusahaan menjual barang senilai Rp300 juta dengan termin Net 60. Selama dua bulan tersebut, perusahaan mungkin sudah mengeluarkan biaya produksi, membayar pemasok, dan menanggung biaya operasional.

Jika pelanggan terlambat membayar, waktu penerimaan kas menjadi semakin panjang.

Selain itu, terdapat biaya pembiayaan piutang, risiko kerugian kredit, dan biaya administrasi collection yang perlu dipertimbangkan.

Dun & Bradstreet menyarankan perusahaan memahami berapa besar kredit yang mampu diberikan kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan toleransi risiko perusahaan serta kemampuan pelanggan membayar. Analisis portofolio piutang dan kebiasaan pembayaran pelanggan dapat membantu menentukan kebijakan yang lebih realistis.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya menilai keberhasilan credit policy berdasarkan pertumbuhan penjualan. Periksa juga apakah kebijakan tersebut membantu menjaga perputaran kas dan memberikan hasil komersial yang layak.

Bagaimana Mengukur Keberhasilan Credit Policy?

Credit policy tidak cukup dibuat dan disimpan dalam dokumen perusahaan. Manajemen perlu mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar membantu mengendalikan risiko dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Berikut beberapa indikator yang dapat digunakan.

1. Days Sales Outstanding (DSO)

DSO mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari penjualan kredit.

DSO yang meningkat dapat menjadi sinyal bahwa penagihan membutuhkan waktu lebih lama. Namun, interpretasinya perlu mempertimbangkan perubahan termin, pertumbuhan penjualan, dan pola transaksi.

2. Overdue Ratio

Indikator ini mengukur proporsi piutang yang sudah melewati jatuh tempo dibandingkan total outstanding.

Perusahaan dapat membandingkan rasio tersebut antarperiode untuk mengetahui apakah kualitas pembayaran pelanggan membaik atau memburuk.

3. Bad Debt atau Kerugian Kredit

Perusahaan perlu memantau nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih maupun jumlah kerugian yang diakui sesuai kebijakan akuntansi.

4. Credit Limit Utilization

Rasio ini membantu mengetahui seberapa besar fasilitas kredit yang sudah digunakan oleh masing-masing pelanggan.

5. On-Time Payment Rate

Indikator ini menunjukkan proporsi invoice yang dibayar tepat waktu. Hasilnya dapat membantu perusahaan mengevaluasi kualitas pelanggan dan efektivitas komunikasi pembayaran.

6. Customer Credit Hold Rate

Perusahaan dapat memantau jumlah akun yang fasilitas kreditnya ditangguhkan karena melanggar ketentuan internal atau mengalami masalah pembayaran.

Indikator tersebut sebaiknya dilihat secara bersama-sama. Misalnya, overdue ratio turun tetapi DSO justru meningkat. Kondisi itu perlu dianalisis lebih lanjut karena bisa saja jumlah invoice overdue berkurang, tetapi pembayaran pada beberapa pelanggan besar semakin lambat.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penerapan Credit Policy

Walaupun mempunyai kebijakan kredit, beberapa perusahaan masih menghadapi masalah karena aturan tidak dijalankan secara konsisten.

Pertama, kebijakan hanya berlaku untuk pelanggan baru. Pelanggan lama juga perlu dievaluasi karena kemampuan pembayaran dapat berubah seiring waktu.

Kedua, credit limit tidak pernah diperbarui. Limit yang dahulu sesuai belum tentu masih relevan ketika volume transaksi pelanggan meningkat atau kondisi bisnis berubah.

Ketiga, sales memberikan pengecualian tanpa persetujuan. Hal ini dapat membuat proses kredit bergantung pada keputusan individu dan melemahkan pengendalian internal.

Keempat, invoice terlambat diterbitkan. Credit policy yang baik tidak akan maksimal jika administrasi penagihan tidak berjalan dengan benar.

Kelima, tidak ada evaluasi terhadap pelanggan yang terus menunggak. Jika keterlambatan dibiarkan tanpa pemeriksaan, eksposur piutang dapat meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.

Keenam, tidak ada dokumentasi keputusan kredit. Perusahaan harus dapat menelusuri siapa yang menyetujui kredit, berdasarkan informasi apa, dan dengan persyaratan seperti apa.

ACCA menekankan pentingnya pemantauan accounts receivable secara berkelanjutan, termasuk penggunaan laporan aging dan laporan utilisasi credit limit. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui apakah fasilitas kredit perlu ditingkatkan atau justru dikurangi.

Cara Membuat Credit Policy Sederhana untuk UMKM

UMKM tidak harus langsung menggunakan sistem credit management yang kompleks. Kebijakan sederhana sudah dapat membantu selama aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha.

Berikut langkah awal yang bisa diterapkan:

  1. Tentukan jenis pelanggan yang boleh mendapatkan tempo.

  2. Tentukan dokumen yang perlu diperiksa sebelum persetujuan.

  3. Tetapkan limit kredit awal.

  4. Tentukan jangka waktu pembayaran dan tanggal jatuh tempo.

  5. Tetapkan pihak yang berhak menyetujui kredit.

  6. Buat prosedur pengingat sebelum dan setelah jatuh tempo.

  7. Tentukan batas toleransi keterlambatan serta mekanisme evaluasi.

  8. Tinjau kebijakan secara berkala berdasarkan histori pembayaran.

Semua aturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis dan disampaikan kepada bagian sales, finance, accounting, serta collection.

Dengan demikian, seluruh bagian memahami bagaimana keputusan kredit harus dibuat.

Untuk mengatur tahapan komunikasi setelah invoice diterbitkan, perusahaan juga dapat membaca Cara Mengingatkan Pembayaran Tanpa Membuat Pelanggan Merasa Ditekan.

Ketika Piutang Bermasalah, Credit Policy Harus Didukung Proses Collection

Credit policy berfungsi mengendalikan risiko sejak sebelum transaksi kredit disetujui. Namun, kebijakan tersebut tidak menjamin seluruh pelanggan akan membayar tepat waktu.

Karena itu, perusahaan tetap perlu memiliki proses collection yang jelas.

Jika pelanggan terlambat membayar, tim dapat melakukan pemeriksaan invoice, memastikan tidak ada sengketa, memberikan pengingat, dan mencatat komitmen pembayaran. Jika masalah terus berulang, perusahaan dapat melakukan evaluasi fasilitas kredit dan meningkatkan tahapan penanganan sesuai kebijakan.

Apabila jumlah piutang semakin besar atau tim internal memiliki keterbatasan kapasitas, perusahaan dapat mempertimbangkan dukungan pihak eksternal.

Debt.co.id menyediakan layanan inkaso untuk membantu proses penagihan dan penyelesaian utang piutang. Dukungan ini dapat menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang ingin menangani tagihan secara lebih terstruktur.

Informasi tambahan mengenai layanan dan ruang lingkup penanganannya juga dapat diperoleh melalui website resmi Debt.co.id dan halaman kontak Debt.co.id.

Sebelum melakukan kerja sama, perusahaan tetap perlu memastikan dokumen transaksi, identitas pelanggan, nilai piutang, dan dasar kewajiban pembayaran sudah jelas. Informasi tersebut penting agar proses penagihan dapat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Credit Policy merupakan bagian penting dalam pengelolaan bisnis yang memberikan fasilitas tempo pembayaran kepada pelanggan. Kebijakan ini membantu perusahaan menentukan siapa yang layak mendapatkan kredit, berapa besar credit limit yang dapat diberikan, berapa lama payment terms berlaku, dan bagaimana risiko keterlambatan pembayaran ditangani.

Dengan adanya credit policy, keputusan pemberian tempo tidak hanya bergantung pada keinginan sales untuk mendapatkan transaksi. Perusahaan dapat menggunakan credit assessment, riwayat pembayaran, nilai eksposur, dan kemampuan finansial pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kebijakan tersebut juga harus terhubung dengan accounts receivable, aging piutang, proses collection, dan pengawasan arus kas. Evaluasi secara berkala diperlukan karena kondisi pelanggan dan risiko bisnis dapat berubah.

Pada akhirnya, credit policy bukan dibuat untuk menghambat penjualan, tetapi untuk memastikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berubah menjadi beban piutang yang sulit dikendalikan. Perusahaan yang mampu memberikan tempo secara terukur mempunyai peluang lebih baik untuk membangun hubungan pelanggan yang sehat, menjaga arus kas, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan mengenai permasalahan utang piutang, konsultasikan segera bersama kami. Kami siap membantu dalam memberikan solusi atas masalah utang piutang Anda. Untuk menangani Saat Resesi Datang: Bagaimana Kredit dan Pembiayaan Bisa Berubah?
👉
Klik di sini untuk menghubungi kami

Butuh bantuan?

Selesaikan utang piutang tanpa masalah

Debt membantu kreditur menagih secara beretika dan membantu debitur menemukan jalan keluar.