Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya netral. Ia berada di persimpangan antara kebutuhan akademis dan kepentingan politik, dengan perubahan signifikan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi guru dan siswa, sekaligus membuka perdebatan apakah kurikulum benar-benar untuk masa depan bangsa atau sekadar alat politik. Artikel ini menjelaskan tentang Politik dan Pendidikan: Apakah Kurikulum Kita Netral atau Sarat Kepentingan?.
Politik dan Pendidikan: Apakah Kurikulum Kita Netral atau Sarat Kepentingan?
🧠Pendidikan: Idealnya Netral, Realitanya Sarat Kepentingan
Secara ideal, pendidikan adalah ruang netral—tempat pengetahuan ditransfer tanpa bias politik. Namun, kenyataannya, kurikulum sering menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Menurut Orlena.id, pendidikan seharusnya menjadi menara gading yang netral, tetapi praktiknya sulit lepas dari intervensi politik.
Kurikulum adalah jantung pendidikan. Ia menentukan arah pembelajaran, membentuk potensi anak bangsa, dan memengaruhi masa depan negeri. Namun, seperti dicatat Banyuasin Pos, setiap kali kursi menteri berganti, kebijakan kurikulum ikut berubah. Akibatnya, guru dan siswa harus beradaptasi lagi, meski baru terbiasa dengan aturan lama.
💡 Mengapa Kurikulum Mudah Dipolitisasi?
- Pergantian kepemimpinan: setiap menteri ingin meninggalkan jejak melalui revisi kurikulum.
- Agenda politik: kurikulum bisa digunakan untuk menanamkan ideologi tertentu.
- Kepentingan ekonomi: penyesuaian kurikulum dengan pasar kerja sering dipengaruhi lobi industri.
- Simbol keberhasilan: perubahan kurikulum dijadikan pencapaian politik.
Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan bahwa politik memiliki pengaruh nyata terhadap implementasi kurikulum di Indonesia, baik dalam perumusan maupun pelaksanaannya.
📉 Dampak Ketidaknetralan Kurikulum
- Ketidakpastian di ruang kelas: guru dan siswa bingung dengan perubahan mendadak.
- Kualitas pembelajaran menurun: fokus bergeser dari substansi ke adaptasi kebijakan.
- Ketidakadilan akses: daerah dengan sumber daya terbatas kesulitan mengikuti perubahan.
- Polarisasi sosial: kurikulum bisa memperkuat bias politik tertentu.
🧩 Perspektif Gen Z dan Milenial
Generasi muda adalah kelompok yang paling terdampak. Mereka harus belajar dengan kurikulum yang sering berubah, dari KTSP ke Kurikulum 2013, lalu ke Kurikulum Merdeka.
Bagi Gen Z dan milenial, isu ini penting karena kurikulum bukan hanya soal mata pelajaran, tapi juga soal kesempatan kerja, keterampilan masa depan, dan identitas sosial. Ketika kurikulum sarat kepentingan, mereka bisa kehilangan arah dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia nyata.
📚 Studi Kasus
- Kurikulum 2013 Diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan kompetensi abad 21. Namun, banyak guru mengeluhkan kurangnya pelatihan dan kesiapan.
- Kurikulum Merdeka Digadang sebagai solusi fleksibilitas. Tetapi, sebagian pihak menilai kurikulum ini masih sarat kepentingan politik karena diluncurkan menjelang momentum politik nasional.
Insight: Kurikulum sering kali lebih mencerminkan kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan pendidikan jangka panjang.
📊 Checklist Praktis Membaca Kurikulum Secara Kritis
| Langkah | Penjelasan |
|---|---|
| Analisis tujuan kurikulum | Apakah fokusnya pada kebutuhan siswa atau agenda politik? |
| Cek konsistensi kebijakan | Apakah kurikulum sering berubah setiap pergantian menteri? |
| Perhatikan dampak sosial | Apakah semua daerah bisa mengimplementasikan dengan adil? |
| Pantau transparansi pemerintah | Apakah proses perumusan melibatkan publik dan ahli pendidikan? |
| Kritis terhadap narasi resmi | Jangan hanya percaya klaim keberhasilan politik. |
🔚 Kesimpulan
Kurikulum pendidikan di Indonesia berada di persimpangan antara netralitas dan kepentingan politik. Setiap perubahan sering kali lebih mencerminkan agenda politik daripada kebutuhan siswa.
Bagi Gen Z dan milenial, penting untuk kritis membaca kurikulum. Jangan hanya melihatnya sebagai aturan belajar, tetapi pahami siapa yang diuntungkan dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan. Dengan kesadaran ini, generasi muda bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian pendidikan sekaligus menuntut transparansi dari pemerintah.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan mengenai permasalahan utang piutang, konsultasikan segera bersama kami. Kami siap membantu dalam memberikan solusi atas masalah utang piutang Anda.
👉 Klik di sini untuk menghubungi kami
