Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara adalah unit kerja yang berperan penting dalam penyusunan, pembinaan, dan pengawasan produk hukum di tingkat provinsi. Biro ini memastikan bahwa setiap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

Visi dan Misi

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara memiliki visi untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan koordinasi, informasi, serta sinkronisasi dalam rangka otonomi daerah. Misi yang diemban antara lain:

1. Menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

2. Mendorong partisipasi masyarakat melalui penyerapan aspirasi dalam pengembangan potensi daerah.

3. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan hubungan kelembagaan dan kemitraan.

4. Meningkatkan pelayanan informasi dan hubungan kerja sama, baik antar instansi pemerintah maupun dengan media massa dan masyarakat luas.

5. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang program dan kebijakan pemerintah serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Hukum memiliki tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan, serta hubungan masyarakat. Fungsi utama biro ini meliputi:

• Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya.

• Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan.

• Pengkoordinasian pelaksanaan tugas.

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan, otonomi, dan hubungan antar lembaga.

• Penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan hubungan masyarakat.

Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misinya, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain:

• Pelayanan administrasi, termasuk penyediaan jasa surat-menyurat, pemeliharaan kendaraan dinas, dan penataan administrasi keuangan.

• Peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional.

• Penyelesaian batas wilayah antar kabupaten/kota untuk mencapai kesepakatan yang jelas dan adil.

• Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan.

• Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan menyusun sistem informasi layanan publik.

Implementasi E-Government

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara telah mengimplementasikan e-government. Namun, berdasarkan penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi penggunaan teknologi kepada masyarakat, minimnya kerja sama dengan pelaku usaha dalam pemasaran produk secara online, dan tantangan internal terkait adaptasi pegawai terhadap teknologi baru.

Kerja Sama dan Koordinasi

Biro Hukum aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Pada Februari 2024, misalnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara dan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle terkait persiapan analisis dan evaluasi hukum tahun 2024. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu produk hukum daerah di wilayah Sulawesi Utara.

Alamat dan Kontak

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara berlokasi di Kantor Gubernur Lantai II, Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, 95119. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor telepon 0431-86559 ext 182 atau 0431-864994, atau melalui email di humasprovsulut@yahoo.com.

Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.