Kota Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki berbagai layanan bantuan hukum yang ditujukan untuk masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Layanan ini disediakan oleh pemerintah kota serta berbagai organisasi bantuan hukum yang beroperasi di wilayah tersebut.

Inisiatif Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Peraturan ini menjamin bahwa masyarakat miskin yang terlibat dalam kasus perdata, pidana, atau tata usaha negara dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis. Seluruh biaya perkara ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya yang biasanya cukup besar dalam proses hukum. Namun, bantuan ini tidak mencakup kasus penyalahgunaan narkoba dan kejahatan asusila. Untuk mengajukan bantuan, masyarakat dapat datang langsung ke Bagian Hukum di Balai Kota Malang dengan membawa surat keterangan miskin atau dokumen pendukung lainnya.

Lembaga Bantuan Hukum di Kota Malang

Selain inisiatif pemerintah, terdapat beberapa organisasi bantuan hukum yang berperan aktif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat di Kota Malang:

1. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Malang: LPBHNU Kota Malang berhasil meraih akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM pada September 2024. Dengan akreditasi ini, mereka berhak memberikan pendampingan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, kepada masyarakat kurang mampu. LPBHNU juga berencana memperkuat literasi hukum di masyarakat melalui pelatihan paralegal santri, sehingga pendampingan hukum dapat dilakukan secara optimal.

2. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Malang: PAHAM Malang adalah organisasi bantuan hukum yang menawarkan berbagai layanan, termasuk bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Mereka juga mengadakan program-program seperti “Sinau Advokasi Hukum” dan “Sinau Bantuan Hukum” untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, PAHAM Malang aktif dalam penelitian hukum dan penyebaran informasi melalui konten edukatif di media sosial mereka.

3. Rumah Keadilan: Rumah Keadilan adalah lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berkomitmen memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Mereka menyediakan berbagai jasa bantuan hukum, termasuk konsultasi dan penanganan perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Rumah Keadilan juga telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum, menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas.

Akses dan Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum di Kota Malang, masyarakat dapat menghubungi langsung lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut atau melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang. Prosesnya biasanya melibatkan verifikasi dokumen untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Setelah itu, lembaga bantuan hukum yang ditunjuk akan memberikan pendampingan hingga masalah hukum terselesaikan atau memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya berbagai layanan ini, diharapkan masyarakat Kota Malang, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.