Politik Identitas dalam Kebijakan Keuangan: Siapa yang Diuntungkan?

Politik identitas dalam kebijakan keuangan bisa menguntungkan kelompok tertentu, tapi juga berisiko memperkuat eksklusivisme dan ketimpangan. Artikel ini mengulas bagaimana Politik Identitas dalam Kebijakan Keuangan: Siapa yang Diuntungkan? digunakan sebagai alat distribusi fiskal, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana Gen Z serta milenial bisa bersikap kritis terhadapnya.

Politik Identitas dalam Kebijakan Keuangan: Siapa yang Diuntungkan?

🧠 Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas adalah strategi politik yang menggunakan atribut kelompok—seperti agama, etnis, ras, gender, atau kelas sosial—sebagai dasar pembentukan kebijakan atau mobilisasi dukungan. Dalam konteks kebijakan keuangan, politik identitas muncul ketika anggaran negara, bantuan sosial, atau insentif fiskal diarahkan secara selektif kepada kelompok tertentu berdasarkan identitas, bukan semata kebutuhan objektif.

Menurut Gramedia Literasi dan Kompasiana, politik identitas bisa memperkuat solidaritas kelompok, tapi juga berisiko menciptakan polarisasi sosial dan diskriminasi kebijakan.

💸 Politik Identitas dalam Kebijakan Fiskal: Contoh Nyata

1. Subsidi berbasis agama atau etnis Misalnya, program bantuan pendidikan atau modal usaha yang hanya ditujukan kepada komunitas tertentu, bukan berdasarkan indikator kemiskinan atau kerentanan ekonomi.
2. Dana desa atau hibah komunitas Dalam beberapa kasus, alokasi dana desa atau hibah komunitas dipengaruhi oleh afiliasi politik atau identitas kelompok dominan di wilayah tersebut.
3. Insentif pajak untuk sektor tertentu Sektor ekonomi yang diasosiasikan dengan kelompok identitas tertentu bisa mendapat perlakuan fiskal khusus, seperti pengurangan pajak atau kemudahan izin usaha.

Opini umum: Banyak pelaku usaha kecil merasa kebijakan fiskal tidak merata karena dipengaruhi oleh afiliasi politik atau identitas sosial, bukan performa ekonomi.

📉 Siapa yang Diuntungkan?

• Kelompok mayoritas atau dominan secara politik Mereka cenderung mendapat akses lebih besar terhadap anggaran, bantuan, dan fasilitas negara.
• Komunitas yang terorganisir secara politik Kelompok yang punya representasi kuat di parlemen atau birokrasi bisa mengarahkan kebijakan keuangan sesuai kepentingan mereka.
• Elite identitas Tokoh-tokoh yang mengklaim mewakili kelompok tertentu bisa memanfaatkan narasi identitas untuk mendapatkan legitimasi dan sumber daya.

Menurut Mubadalah.id, politik identitas bisa menjadi alat mobilisasi yang efektif, tapi juga bisa menimbulkan eksklusivisme dan konflik horizontal jika tidak dikelola secara inklusif.

🧩 Dampak Negatif Politik Identitas dalam Keuangan Publik

1. Ketimpangan distribusi anggaran Kelompok yang tidak termasuk dalam identitas dominan bisa terpinggirkan dari akses fiskal.
2. Efisiensi anggaran terganggu Alokasi berbasis identitas bisa mengabaikan analisis kebutuhan dan efektivitas program.
3. Polarisasi sosial Kebijakan yang dianggap “berpihak” bisa memicu ketegangan antar kelompok dan memperkuat stereotip.
4. Korupsi berbasis jaringan identitas Identitas bisa jadi tameng untuk praktik nepotisme dan patronase dalam pengelolaan anggaran.

💡 Bagaimana Gen Z dan Milenial Bisa Bersikap?

• Kritis terhadap narasi identitas Jangan langsung percaya bahwa kebijakan “pro identitas” selalu adil. Tanyakan: siapa yang benar-benar diuntungkan?
• Dorong transparansi dan akuntabilitas Minta data terbuka soal alokasi anggaran dan indikator penerima manfaat.
• Advokasi berbasis kebutuhan, bukan identitas Fokus pada isu kemiskinan, akses pendidikan, dan ketimpangan ekonomi sebagai dasar kebijakan.
• Bangun solidaritas lintas identitas Hindari jebakan eksklusivisme. Kolaborasi antar kelompok bisa memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik.

📊 Studi Kasus: Indonesia dan Politik Anggaran

• Pilkada DKI Jakarta 2017: Politik identitas berbasis agama dan etnis sangat dominan. Dampaknya, kebijakan pasca-pilkada cenderung mengakomodasi kelompok pendukung, termasuk dalam alokasi anggaran komunitas.
• Dana desa dan afiliasi politik: Beberapa studi menunjukkan bahwa desa yang kepala desanya sejalan dengan partai penguasa cenderung mendapat alokasi lebih besar.

Insight: Politik identitas bisa jadi alat distribusi fiskal, tapi juga bisa memperkuat ketimpangan jika tidak dikontrol secara transparan.

🔚 Kesimpulan: Identitas Bukan Masalah, Tapi Harus Dikelola

Politik identitas dalam kebijakan keuangan bukan hal yang sepenuhnya buruk. Ia bisa memperkuat representasi dan keadilan sosial. Tapi jika digunakan secara eksklusif dan tidak transparan, ia bisa memperkuat ketimpangan dan konflik.

Buat Gen Z dan milenial, penting untuk memahami bahwa kebijakan keuangan harus berbasis kebutuhan dan data—bukan semata identitas.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan mengenai permasalahan utang piutang, konsultasikan segera bersama kami. Kami siap membantu dalam memberikan solusi atas masalah utang piutang Anda.
👉 Klik di sini untuk menghubungi kami